Buruh Tuntut Undang-Undang Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional

JAKARTA – Pemimpin Negara Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Unjuk Rasa unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga Mengeluhkan kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan Kenaikan Penurunan Nilai Mata Uang Dan Jasa Disekitar 2,8%.

Said menandaskan, Di kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli Komunitas kini juga Lebihterus menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law.

“Sekarang Kenaikan Penurunan Nilai Mata Uang Dan Jasa 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law,” kata Said selepas mengantar massa buruh Unjuk Rasa Di Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama Di kenaikan ASN, TNI dan Polri.

“Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Kenaikan Penurunan Nilai Mata Uang Dan Jasa 2,8%. Sambil Itu, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%,” tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan Permasalahan Kesejaganan dan kepastian para pekerja Di Indonesia lebih mengancam dibandingkan Permasalahan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Karenanya kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat Di Permasalahan tapera, jauh lebih berat Di Permasalahan JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat Di Permasalahan-Permasalahan perburuhan lainnya,” tegas Said.

Pemimpin Negara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh Berencana mogok kerja nasional berujung Di penghentian produksi dan berpengaruh besar Di ekonomi. Hal itu terjadi apabila Keinginan judicial review atau uji materil Yang Terkait Di pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (Undang-Undang) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi kami Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja harga mati. Karenanya kami berharap Pemerintahan Di Di bisa Menerbitkan Perpu Bagi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk Rasa hari ini serempak Di beberapa Lokasi kalau tidak didengar pasti Berencana mogok nasional,” terang Said.

“Kami Merencanakan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Sebab kita harus menunggu jadwal Di MK. Kita Berencana persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih Di 5 juta buruh Berencana terlibat Di mogok nasional Di bentuk stop produksi,” jelasnya.