Menkes Sebut Harga Perawatan Di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Kesejaganan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga Perawatan Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga Perawatan Di Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti Pertemuan yang dipimpin Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Yang Terkait Didalam alat Kesejaganan dan Perawatan-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat Kesejaganan dan Perawatan-obatan dapat disamakan Didalam Bangsa-Bangsa tetangga Indonesia. Sebab, katanya, Pada ini harga alkes dan Perawatan-obatan dinilai mahal.

“Pertama, harga alat Kesejaganan dan Perawatan-obatan itu bisa sama dong Didalam Bangsa tetangga. Kan Di kita harga alkes dan Perawatan-obatan mahal,” kata Budi Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan, harga Perawatan Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan Didalam harga Perawatan Di Malaysia.

“Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga Perawatan itu 3 kali, 5 kali dibandingkan Didalam Di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” jelasnya.

Budi menyebut bahwa harga Perawatan tinggi dikarenakan adanya inefisiensi Untuk perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.

“Ada biaya-biaya yang Mungkin Saja harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga,” ungkapnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi Didalam asosiasi industri alat Kesejaganan dan Perawatan-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga Perawatan menjadi lebih murah.

“Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri Untuk negeri. Jangan kalau Perdagangan Masuk Negeri Produk Internasional Dari Sebab Itu bea masuknya 0, tapi Lalu biaya komponen impornya Sebab kita komponennya masih Perdagangan Masuk Negeri justru itu dipajakin. Kan Dari Sebab Itu kalau industri Untuk negeri kita bikin pasti, kita tidak Bersaing Sebab udah ada biaya bea masuk Di sana,” papar Budi.

“Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan Pejabat Tingginegara teknisnya harus ngomong Didalam Pejabat Tingginegara Perindustrian yang nanti ngatur. Lalu juga kita mengusulkan Hingga Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang Di Indonesia kan mahal ya,” pungkasnya.