Ketua Komisi I Wakil Rakyat Meutya Hafid yang mencecar Kominfo dan BSSN Di Pertemuan Kerja Komisi I Wakil Rakyat Ke Kamis, 27 Juni 2024. Foto: Wakil Rakyat
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Bangsa (BSSN) mengakui tak Memiliki back-up atau cadangan data.
Agar, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat Bangsa Menyaksikan kerugian besar.
Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka Memiliki masalah Di tata kelola. Hal tersebut disampaikannya Di Pertemuan Di Komisi I Wakil Rakyat, Kominfo, dan BSSN Ke Gedung Wakil Rakyat, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024).
Ketua Komisi I Wakil Rakyat Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan.
Menurutnya, Kominfo dan BSSN harusnya sudah Mengetahui Berencana serangan-serangan siber dan Memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.
“Kalau tidak ada backup, bukan tata kelola, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, Sebab cuma 2 persen (data yang diselamatkan), berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” ujar Meutya seperti dikutip Di kanal YouTube Komisi I Wakil Rakyat RI.
Sebagai informasi, serangan ransomware Brainchiper mengincar data-data Ke Perpindahan Penduduk Internasional, INAFIS, dan lainnya. Tapi, Muetya mengungkapkan Kelompok Indonesia masih beruntung Sebab ada beberapa kementerian/lembaga yang belum bergabung Di PDNS, Agar data mereka masih aman.
“Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia,” ucapnya.
“Yang paling patuh (setor data) Perpindahan Penduduk Internasional saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Sebab ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?” lanjut Muetya.
Kominfo, BSSN, Polri, dan juga Telkom, Di ini masih Berusaha Untuk melakukan perbaikan Di data-data yang Memperoleh serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan tersandaraperetas.
(dan)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Data PDN Dienkripsi Ransomware Tidak Ada Backup, Wakil Rakyat: Kebodohan!